Berita

Pengamat: Moeldoko Harus Lepas Jabatan Kepala Staf Kepresidenan RI

Sabtu, 06 Maret 2021 - 13:30
Pengamat: Moeldoko Harus Lepas Jabatan Kepala Staf Kepresidenan RI Pengamat Politik Sekaligus Peneliti Dari Citra Institute, Yusa’ Farchan (foto: Dokumen/Yusa' Farchan)

TIMES PONTIANAK, JAKARTA – Pengamat Politik Citra Institute, Yusa’ Farchan, menilai terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut, membawa konsekuensi tersendiri baik secara etik maupun politis.

Menurut Yusa', secara etik, Moeldoko harus melepas jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jika dia tidak melepas jabatannya sebagai KSP, maka dugaan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam kudeta Partai Demokrat semakin menguat. 

moeldoko

Dia menambahkan, jika intervensi ini benar terjadi, maka publik bisa saja menduga bahwa Presiden sedang memainkan politik dekonstruksi parpol untuk mematikan partai oposisi. Kata dia, tentu ini sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan demokrasi Indonesia.

"Lepas dari lemahnya kelembagaan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, kesediaan Moeldoko menjadi Ketua Umum versi KLB membawa konsekuensi etik karena jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan masih melekat pada saat yang bersangkutan melakukan manuver-manuver politik di tubuh Partai Demokrat," kata Yusa’ Farchan kepada TIMES Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).

Kemudian, pria yang saat ini fokus di bidang analisis politik nasional dan mengajar di sejumlah universitas tersebut menegaskan, publik akan melihat keseriusan Moeldoko - apakah hanya sekedar 'merusak dan menggembosi' Partai Demokrat dengan berkoalisi lawan-lawan politik SBY, atau benar-benar melakukan konsolidasi untuk Pemilu 2024. 

"Politik bukan hanya soal kekuasaan, dan etika politik tetap harus dikedepankan untuk menjaga keberlangsungan iklim politik dan kepartaian yang dinamis. Partai politik sebagai pilar penting demokrasi juga harus merawat tradisi demokrasi di dalam organisme parpol itu sendiri," imbuhnya.

Oleh karena itu, Yusa' menilai jika Moeldoko serius menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik untuk Calon Presiden 2024, sebaiknya ia mundur dari KSP agar bisa berkosentrasi penuh dalam proses konsolidasi internal partai mengingat tantangan kepartaian ke depan tidak akan mudah. 

"Secara politik, manuver Pak Moeldoko memang terlihat mendapat dukungan dari pemerintah berikut infrastruktur dan kelembagaannya, tetapi konflik internal Partai Demokrat yang dihadapi saat ini tetap akan menguras energi ke depan sehingga Pak Moeldoko sebaiknya berkonsentrasi penuh melakukan konsolidasi internal," tandas Yusa’ Farchan. (*)

Pewarta : Edy Junaedi Ds
Editor : Ronny Wicaksono
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Pontianak just now

Welcome to TIMES Pontianak

TIMES Pontianak is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.