TIMES PONTIANAK, PACITAN – Inspektorat Pacitan menunjukkan komitmen serius dalam penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan menggelar pelatihan pemeriksaan infrastruktur gedung dan bangunan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), khususnya tim Widya Iswara Utama dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis para auditor dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur di tingkat pemerintah kabupaten hingga desa.

Inspektur Kabupaten Pacitan, Mahmud, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan merupakan sektor strategis yang harus mendapat perhatian lebih dari pengawas internal pemerintah.

Mengingat banyaknya anggaran publik yang dikucurkan untuk pembangunan fisik, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan profesional agar hasil pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar selesai dibangun, tetapi juga harus sesuai regulasi, efisien dalam penggunaan anggaran, dan tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di sinilah peran APIP menjadi sangat penting,” jelas Mahmud. Senin (21/7/2025).

Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas APIP menjadi agenda prioritas dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi teknis dalam bidang pemeriksaan infrastruktur.

“Iya, kita menghadirkan tim Widya Iswara Utama dari BPK RI dalam pelatihan tanggal 14-18 Juli 2025. Harapannya, teman-teman APIP di Pacitan, baik auditor maupun pengawas urusan pemerintahan daerah, dapat lebih cakap dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Mahmud menekankan bahwa dengan kompetensi yang memadai, APIP tidak hanya akan mampu menemukan potensi permasalahan sejak dini, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penyelenggara pemerintahan.

Dengan demikian, risiko penyimpangan atau kebocoran anggaran dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dapat ditekan secara signifikan.

“Pelatihan ini menjadi langkah konkret kami dalam mempersempit peluang kebocoran anggaran di sektor pembangunan fisik. Karena semakin baik pengawasan, maka semakin baik pula kualitas pembangunan. Dan jika pembangunan tepat sasaran, maka kesejahteraan masyarakat Pacitan akan semakin meningkat,” ujarnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang terdiri dari auditor Inspektorat dan pengawas teknis lainnya. Mereka mendapatkan materi seputar teknik audit fisik bangunan, identifikasi ketidaksesuaian dokumen dengan realisasi pekerjaan, serta pendekatan-pendekatan baru dalam audit infrastruktur berbasis risiko.

Dengan pelatihan ini, Inspektorat Pacitan berharap ke depan APIP di wilayahnya mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan standar audit keuangan negara.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada proses pelaksanaan, tetapi juga pada bagaimana proyek tersebut diawasi dan dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (*)