TIMES PONTIANAK, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dari kalangan biro perjalanan haji dan umrah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji pada periode tersebut.

“Saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1/2026). 

Budi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi yang dipanggil berasal dari pimpinan biro travel, di antaranya Risky Arison Nazir selaku Direktur PT Menan Ekspressindo, Teddy Cahyadi selaku Direktur PT Surya Sekawan Nusa Tours, Sofwan Son Haji selaku Komisaris PT Al Amsor Mubarokah Wisata, serta Juli Fauza selaku Direktur PT Fazary Wisata.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzaki Kholis. KPK menyebut Muzaki didalami perannya sebagai perantara antara biro travel dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan pihak Kementerian Agama.

“Ya, bisa disebut sebagai perantara untuk menyambungkan inisiatif-inisiatif dari PIHK atau biro-biro travel,” kata Budi dalam keterangan sebelumnya.

KPK juga mendalami dugaan adanya aliran uang dari biro travel atau PIHK yang dibantu dalam pengurusan diskresi pembagian kuota haji. Menurut Budi, pendalaman tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

“Saat ini kami masih fokus menggunakan pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara. Kami juga mendalami peran krusial para pihak dalam proses diskresi, karena dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari kebijakan pembagian kuota tersebut,” ujarnya.

KPK menegaskan penyidikan kasus ini masih terus berjalan, dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum seiring dengan perkembangan penyidikan. (*)